Published by Korwil on 13/Nov/2007 (39 reads)
Di penghujung bulan Oktober 2007 yang baru lalu politisi PDI Perjuangan, anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR dari fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari, yang dalam masa reses kebetulan sedang berada di Amsterdam, berkesempatan bincang-bincang dengan Redaksi Website Korwil PDI Perjuangan di Belanda. Berikut petikannya.
.
Belum lama ini Rakernas PDI Perjuangan telah menetapkan Megawati menjadi Capres. Bagaimana keterangan anda?
Ini ada alasan yang prinsip, bahwa di dalam negara demokrasi di manapun di dunia, yang pantas untuk menantang dalam kampanye Pemilu itu adalah oposisi. Tetapi kalau orang-orang didalam grup yang sama itu juga ingin mencalonkan, yang paling legitimite itu adalah yang kelompok oposisi. Itu alasan yang paling common-sense (berdasarkan pikiran sehat), yang paling sederhana saja. Dan Megawati memimpin satu-satunya partai yang ada di Indonesia yang men-declare (mengumumkan) sebagai partai oposisi. Jadi artinya yang paling legitimite (logis) untuk mencalonkan atau men-challenge (menantang) SBY adalah Megawati.
Tetapi jangan lupa, bahwa PDIP adalah partai yang sampai saat ini masih dikehendaki oleh rakyat. Dan dari polling (jajak pendapat) yang terakhir pun tampaknya masih mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk memimpin negeri ini. Jadi bukan hanya kemauan partai itu sendiri, tetapi juga kemauan masyarakat. Jadi ada supply (persediaan), ada demand (permintaan). Itu tampaknya klop. Dan di dalam (internal) PDIP sendiri memang Ketua Umum itu kan Megawati Soekarnoputri. Di Rakornas PDIP yang terakhir, kita sudah menunjukkan kepada masyarakat, bahwa PDIP siap, dengan mengumpulkan 16.000 kader, kita adalah kelompok yang solid dan sesuai dengan polling-polling terakhir pun, PDIP sebagai partai terbesar, karena kalau saja Pemilu diadakan saat ini, PDIP lah yang menang. Tetapi pada saat yang sama, ternyata Mega adalah pesaing dari kelompok yang paling kuat. Dan saya melihatnya, Mega yang paling siap untuk bertarung didalam pemilihan presiden. Tidak seperti calon-calon lain yang tidak mau mengaku sejak awal, hanya pada saat-saat terakhir saja muncul.
Menurut saya, pendidikan politik yang diberikan PDI Perjuangan plus Megawati adalah suatu pendidikan politik yang baik, membuat kualitas demokrasi itu semakin mendalam. Sumbangan PDIP dan Megawati adalah meningkatkan demokrasi di Indonesia.
Dan jangan lupa Mega adalah representasi dari kelompok sipil, yang pada posisi terdepan ketika mengadakan konsolidasi demokrasi, pada saat tantangan demokrasi di Indonesia sedang pada posisi yang rumit. Ketika, misalkan, 32 tahun politik tidak bergerak. Saya melihatnya, Megawati mempunyai poin-poin yang pantas untuk didorong untuk maju kedepan. Karena kalau misalkan ada tantangan, Mega kan sudah pernah kalah. Tapi jangan lupa Mega juga adalah warganegara Indonesia. Itu haknya Mega juga kan untuk kemudian maju (running) lagi, seperti itu. Dan saya melihatnya 3 tahun pemerintahan Mega itu menumbuhkan harapan: harapan tentang martabat bangsa, harapan tentang perbaikan kondisi obyektif bangsa dan 3 tahun itu berisi keberhasilan-keberhasilan, dan bukan kegagalan-kegagalan.
Jadi bisa meneruskan 3 tahun yang sudah ditanam (invest) oleh Mega untuk dikomplitkan. Tidak pada seperti saat ini, kemiskinan makin tambah. Padahal APBN itu melompat hampir empat kali lipat. Tapi selama tiga tahun, Mega mampu menurunkan kemiskinan. Mega juga mampu menunjukkan kemandirian, juga posisinya tegas terhadap tekanan-tekanan internasional.
Jadi kita bilang, pada masa pemerintahan Mega yang berjalan hanya 3 tahun itu kepribadian muncul, martabat bangsa dijaga dan harapan sebagai bangsa juga diberikan oleh Mega.
.
Bagaimana tanggapan anda atas isu yang menilai kekalahan Mega dalam Pemilu Presiden tahun 2004, antara lain, karena kegagalan pemerintahannya?
Kalau kita melihat secara obyektif dalam perbandingan, mari kita lihat tiga tahun pemerintahan Mega itu hasilnya apa? Tetapi kalau pada hari H pertarungan, itu kan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Mungkin media yang kita tidak punya, yang bisa mengekspos berbagai kegiatan PDIP yang memihak kepentingan rakyat pada saat itu.
Mungkin juga publik relasi yang pada saat itu PDIP sangat lemah, sehingga tidak mampu mengkampanyekan, tidak mampu melaporkan keberhasilan-keberhasilan Mega dalam waktu tiga tahun itu.
Tapi kan data sudah berbicara banyak: kemiskinan turun, kemudian tidak ada lompatan living cost (biaya hidup) yang tinggi seperti saat ini dan seterusnya. Jadi saya melihatnya, kegagalan Mega dalam pertarungan bukan dalam kepemimpinan. Pertarungan pada saat election, dan itu kelemahan PDIP pada saat itu. Tidak mempunyai public relation yang bagus, jaringan kepada media yang lemah, dan itu yang coba kita koreksi pada masa PDIP menjadi partai oposisi saat ini.
Di internal partai, hanya Megawati satu-satunya calon Ketua Umum PDIP tanpa ada saingan. Proses pemilihan Ketum partai yang hanya memilih satu calon Ketum saja, tanpa ada satu calon lain sebagai saingannya dinilai tidak demokratis. Pendapat anda? Saya melihatnya kan isunya disini adalah apa yang bisa dilakukan oleh Mega. Itu yang bisa menjawab tentang gugatan-gugatan dari internal partai dari kelompoknya Roy BB Janis, misalnya.
Kalau didalam kepemimpinan Megawati siapa yang sekarang bisa menegasikan, bahwa PDIP satu-satunya partai yang beres dalam mengkonsolidasi dalam dua tahun terakhir ini?
Tidak ada partai dimanapun yang berhasil mengadakan konsolidasi secara demokratis, selain PDIP, dimana pemilihannya mulai ranting, kemudian cabang dan seterusnya. Ada partai yang memang tidak ada perpecahan. Tetapi apakah itu prosesnya demokratis, kalau semuanya ditentukan dari atas, misalkan oleh Dewan Syuronya.
Dan jangan lupa bahwa demokrasi yang kita percayai ala Indonesia adalah demokrasi perwakilan, bukan demokrasi ala pasar bebas dimana siapapun boleh mencalonkan. Tetapi siapa yang terbaik terbaik yang diputuskan secara musyawarah dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan juga jangan lupa, bahwa Megawati itu yang menyelamatkan partai lepas dari perpecahan. Jika ada riak kecil itu karena memang desakan-desakan yang sifatnya personal.
Tapi kan ternyata lebih banyak yang puas dari pada yang tidak puas. Dan Megawati sudah membuktikan, dalam dua tahun ini PDIP adalah partai yang paling solid, partai yang paling diminati, partai yang dimanapun pollingnya tertinggi sebagai partai yang besar atau partai terbesar bahkan. Jadi saya melihatnya jangan sampai ketidakpuasan personal ini dipakai menggenalisir ketidakpuasan yang ada di PDIP. Dan PDIP adalah satu-satunya partai yang melaksanakan konsolidasi demokrasi secara demokratis. Siapapun tahu tentang hal ini.
.
Sekarang Mega maju lagi untuk calon presiden. Kebijakan (policy) PDIP yang bagaimanakah yang ditawarkan Megawati untuk rakyat?
Nah, kita sudah belajar, sebetulnya ada banyak faktor yang belum kita olah untuk menjadi semacam policy paper atau platform. Saya mau kasih contoh, misalkan, di mana penerima award (pemberian) otonomi daerah yang kader-kader PDIP itu menjalankan kebijakan-kebijakan yang keuangan transparansi, yang penggratisan kesehatan dan pendidikan, kemudian juga sekolah sampai sembilan tahun bebas dan seterusnya.
Mereka adalah kader-kader PDIP yang sebetulnya merupakan fakta dan realitas, bahwa bukan hanya pada tingkat nasional, bahkan ditingkat permerintah yang paling bawahpun PDIP sudah menunjukkan ada prestasi dan ada ideologi disana.
Ideologi yang berhasil diwujudkan dalam policy-policy (kebijakan-kebijakan) didalam pemerintahan, terutama di pemerintahan lokal. Ideologi itu tentu saja merupakan turunan dari Pancasila 1 Juni 1945, yang dimana disitu ada keadilannya, ada kerakyatannya. Kalau kita bicara dengan bahasa yang paling gampang adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau policy pro wong cilik.
Tetapi saya ingin meluruskan disini, bahwa wong cilik yang dimaksud didalam PDI Perjuangan adalah wong cilik yang pekerja – kelompok-kelompok buruh, petani, nelayan yang bekerja keras, yang karena sistem yang tidak adil membuat mereka tidak dapat menerima reward (upah/pendapatan) dari keringat mereka secara layak.
Jadi fokus kita adalah bagaimana membuat policy-policy (kebijakan-kebijakan) publik yang menghargai dan memberikan reward (upah/pendapat) yang pantas bagi pekerja-pekerja di kelas bawah ini.
.
Bagaimana konkretnya program yang akan dijalankan oleh Megawati jika beliau terpilih menjadi presiden?
Nah, yang paling penting kita sedang mencoba mengimplementasikannya adalah pemberian asuransi untuk semua anggota PDI Perjuangan mulai dari atas sampai ranting secara keseluruhan melalui kebijakan KTA (kartu tanda anggota).
Nah, KTA ini yang kemudian nanti berfungsi sebagai kartu yang bisa untuk dipakai akses untuk menerima asuransi, baik kesehatan, kecelakaan maupun kita upayakan ke pendidikan.
Jadi kita cobakan di internal PDI Perjuangan sendiri bekerjasama dengan asuransi yang paling murah. Nah, kalau ini kemudian bisa dibuktikan oleh PDI Perjuangan, maka ini harusnya diformulasi ditingkat nasional.
Karena ini memang proteksi untuk kelompok-kelompok lemah. Dan asuransi ini yang sedang kita matangkan, kita finalkan dan kalau sudah punya bukti, maka kita akan lebih gampang untuk mengadvokasi untuk policy ditingkat nasional. Tapi yang paling penting, Mega dan PDI Perjuangan itu kan pada keputusan Rakornas yang terakhir adalah menjaga martabat bangsa.
Dan ini yang paling menjadi kebutuhan pada saat ini, dimana para pimpinan di tingkat nasional lebih tunduk kepada dikte-dikte internasional daripada kepentingan dalam negeri. Dan ini melanjutkan politik berdikari yang sudah dimulai oleh Megawati pada masa 3 tahun pemerintahannya.
Kemandirian ini tidak hanya kemandirian politik, tapi juga harus dilanjutkan dengan kemandirian dibidang ekonomi terutama dibidang financial (keuangan) dan Megawati adalah presiden pertama yang bisa membayar hutang dan bahkan menghentikan pada saat itu untuk tidak menambah hutang baru. Ini merupakan indikasi, bahwa prinsip kemandirian dibidang ekonomi sudah dibuktikan, sudah dimulai oleh Megawati.
Bukan hanya itu, tapi juga kemandirian dibidang energi, sesuatu yang menjadi wilayah yang sangat sensitif, wilayah yang menjadi perang didalam geopolitik internasional, terutama ketika Megawati dengan kukuh membela kepentingan Pertamina. Megawati justru kemudian tidak memberikan kepada pihak-pihak asing untuk mengeksplorasi, agar bisa memperkuat industri didalam negeri.dan seterusnya.
Juga kedaulatan dibidang pangan ini juga hendak kita wujudkan, kita komplitkan, kita kongkretisasi untuk mendorong pertanian dalam negeri agar mampu berswasembada dan kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Sekaitan dengan modal asing, apa bedanya politik terhadap modal asing yang akan dijalankan Mega dibanding dengan yang dijalankan oleh pemerintah yang sekarang ini? Kebijakan kita memang bukan kebijakan yang menutup diri terhadap perekonomian internasional. Tapi bukan berarti kemudian menyerahkan diri kita kepada dikte-dikte internasional dibidang ekonomi. Dibidang permodalan, sudah ditunjukkan dengan policy fraksi PDI Perjuangan, bagaimana fraksi tidak menyetujui dari UU Permodalan yang terbaru, misalkan, isu tentang sewa: sewa yang 95 tahun, kemudian permodalan share nya 100% asing diperbolehkan dan seterusnya.
PDIP menentang hal itu. Kalau PDI Perjuangan berkuasa, maka ini akan ditata ulang, sehingga permodalan lebih proporsional dan lebih adil bagi kepentingan nasional.
.
Tampaknya masalah pertanian Indonesia sekarang ini perlu kebijakan yang tepat, agar kehidupan para petani membaik. Bagaimana menurut anda?
Sebetulnya untuk pertanian, sejak awal kita memang tahu bahwa pertanian itu tempat dimana lebih 66% penduduk masyarakat menggantungkan hidup disana.
Bukan hanya pertanian, untuk para nelayan Mega juga sudah melaksanakan kebijakan konkret, misalkan, dengan membuat pompa-pompa solar sepanjang pantura (pantai utara) pulau Jawa. Sehingga menjamin penopangan upaya nelayan untuk mendapat pasokan energi.
Untuk pertanian, PDIP sudah menemukan salah seorang kader yang dengan kecerdasannya mampu menemukan benih bibit unggul untuk pertanian padi. Dan departemen tani nelayan sedang membuat proyek dimana nanti pada akhirnya kita buktikan kepada masyarakat, bibit yang ditemukan oleh kader PDIP itu justru yang lebih unggul, lebih berkualitas, lebih mampu bersaing dan bisa mengatasi hama-hama yang ada.
Nah, proyek ini akan dibuktikan oleh PDI Perjuangan, dan kita menargetkan 1 juta hektar tanah ditanami dengan bibit unggul tersebut. Proyek yang pertama dilaksanakan di Jawa Tengah, dan sudah mampu menunjukkan hasil, dimana untuk bibit padi delapan kali dari hasil yang normal.
Nah, ini PDI Perjuangan bukan hanya berslogan, bukan hanya berpropaganda, tetapi sudah merintis proyek-proyek yang nantinya akan mendukung apa yang kita mau tuju sebagai kedaulatan pangan melalui petani. Itulah arah ke sana yang sedang kita rintis, dan partai langsung turun tangan ke sana. Jadi rekapitalisasi pertanian dimulai dari memperkuat kelompok petani itu sendiri dan mengurangi kebijakan-kebijakan yang membuat petani tidak berdaya, termasuk pada masalah distribusi pupuk. Bukan hanya pupuk yang anorganik yang kita kelola, tetapi juga kita mencoba memperkuat upaya-upaya tanaman-tanaman bibit-bibit pertanian yang tidak membutuhkan pupuk anorganik.
.
Bagaimana konkretnya, kebijakan ekonomi apa yang ingin dijalankan oleh PDIP dalam perjuangannya untuk kepentingan “wong cilik”?
Ini kan sebetulnya isunya tentang politik kebijakan ekonomi. Nah, politik kebijakan ekonomi kan ditentukan oleh para pimpinan. Ketika politik kebijakan ekonomi kita adalah dengan menaruh leher kita kepada kepentingan internasional, maka konsekuensinya sekarang ini, dimana kita kalau memakai istilahnya Bung Karno, kita sekarang ini sudah menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Dan itu makin terwujud, kalau kita kaitakan dengan isu TKW kita.
Bagaimana kita menjadi bangsa yang terhina, bangsa yang dipinggirkan bahkan oleh tetangga kita. Dimana tetangga kita sudah sangat tidak menghormati, bahkan beberapa batas wilayah diperluas oleh mereka sendiri, sedangkan para pemimpin Indonesia sekarang ini marah nggak, tersinggung nggak.
Kan lucu. Berita terakhir, isteri diplomat Indonesai itu ditangkap oleh pasukan RELA di Malaysia, setelah satu bulan yang lalu wasit nasional Indonesia juga diperlakukan yang sama, yang sangat merendahkan Indonesia.
Tetapi karena pimpinannya (Indonesia – Red.) sekarang tidak tegas, makanya PDI Perjuangan kemudian pada Rakornasnya yang terakhir bilang: “Martabat bangsa harus diselamatkan”. Caranya bagaimana? Kemandirian , kedaulatan itu harus menjadi kata kunci menjadi roh didalam politik nasional kita, baik politik luar negeri, politik kebijakan ekonomi, dan juga politik kebijakan nasional yang lainnya.
.
Bagaimana pendidikan tentang apa yang sering didengungkan oleh para founding fathers kita tentang “nation and character building” sekarang ini ?
Itu yang salah satu yang dicemaskan oleh PDI Perjuangan, dimana pendidikan nasional sudah mengikuti logika pasar, sehingga bukan lagi menjadi bagian dari proyek “nation and character buliding”, dimana disitu tidak ada pendidikan-pendidikan untuk kebangsaan tetapi lebih kepada pendidikan-pendidikan yang teknis, yang tidak membangkitkan rasa nasionalisme.
Bahkan yang lebih menyedihkan justru pendidikan dipakai juga alat untuk mendelegitimasi Pancasila. Misalkan di beberapa pendidikan ekstra kurikuler justru dipakai untuk menginplant (menanamkan) kepercayaan-kepercayaan ataupun ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Misalkan, tentang syariat Islam yang kemudian itu diinstitusionalisasikan melalui kebijakan-kebijakan daerah, melalui perda-perda Islam, yang sangat diskriminatif terhadap perempuan.
Dan ini kan tidak sesuai dengan prinsip equility before the law (semua orang sama di depan hukum) yang sudah kita junjung dan terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tiba-tiba ada manusia yang lebih tinggi dan ada manusia yang lebih rendah berbasis pada seksual, sekarang dilanjutkan berbasis pada agama. Ini kan sesuatu yang tidak Pancasilais dan ternyata pendelegitimasian Pancasila justru yang paling efektif dilaksanakan melalui pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
Jadi tawaran kita berikutnya adalah bagaimana melanjutkan dan menjamin agar proyek “nation and character building” ini berlanjut pada pemerintahan Megawati yang akan datang, kalau menang. *****
Tidak ada komentar:
Posting Komentar